Economic Inequality: The Wealth of the 50 Richest Equals That of 55 Million Citizens

Riset terbaru dari lembaga pemikir ekonomi dan lingkungan hidup, Transisi Bersih, menyoroti realitas mencemaskan dalam struktur ekonomi Indonesia. Saat ini, perekonomian nasional masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif yang cenderung hanya memberikan keuntungan bagi segelintir kelompok elit, alih-alih memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Data dari Center for Economic and Law Studies (CELIOS) memperkuat temuan tersebut. Fakta menunjukkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan 55 juta penduduk. Bahkan, kelompok satu persen teratas menguasai sekitar seperlima dari total kekayaan nasional sebelum redistribusi pajak. Ketimpangan yang tajam ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara masyarakat luas justru lebih sering menanggung beban berupa kerusakan lingkungan, ancaman bencana ekologis, serta penurunan kualitas hidup akibat eksploitasi sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, dalam pernyataannya di Jember pada Senin (4/5), menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi dan krisis iklim adalah dua sisi dari koin yang sama, yakni buah dari model pembangunan yang tidak adil. Ia menekankan bahwa membiarkan pertumbuhan ekonomi yang hanya berputar di segelintir elit akan terus melanggengkan ketimpangan dan menghambat mobilitas sosial masyarakat secara jangka panjang.

Enam Agenda Transformasi Ekonomi

Sebagai solusi, Transisi Bersih mengusulkan Enam Agenda Transformasi Ekonomi yang tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Berikut adalah poin-poin utamanya:

Pertama, pemerintah didorong untuk segera menerapkan pajak kekayaan progresif. Instrumen ini dinilai krusial untuk mengoreksi ketimpangan ekstrem, di mana hasil pajak tersebut harus dialokasikan secara transparan untuk layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi pada transisi energi yang berkeadilan.

Kedua, melakukan reorientasi model ekonomi dari yang bersifat ekstraktif menuju sektor yang lebih produktif. Ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap dengan memprioritaskan pengembangan sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi.

Ketiga, merevitalisasi sektor manufaktur sebagai motor pemerataan ekonomi. Fokus kebijakan industri harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi domestik dan penguatan industri padat karya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah pekerja, dan memperluas basis kelas menengah, termasuk melalui integrasi usaha kecil dan menengah ke dalam rantai pasok nasional.

Keempat, memprioritaskan peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Transformasi ini perlu didukung melalui investasi masif pada pendidikan, keterampilan tenaga kerja, riset dan inovasi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi. Fokus ini bertujuan untuk melepas ketergantungan ekonomi dari aktivitas eksploitasi alam.

Kelima, melakukan transisi energi yang terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional. Selain sebagai langkah mitigasi emisi, pengembangan energi terbarukan harus dimanfaatkan untuk menciptakan basis industri baru yang mampu membuka lapangan kerja sekaligus memperluas pemerataan ekonomi.

Keenam, melakukan reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Hal ini mencakup transparansi kepemilikan kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, serta perbaikan sistem pembiayaan politik. Reformasi ini sangat penting karena ketimpangan ekstrem dan krisis iklim sering kali diperparah oleh struktur politik yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan yang sama.

Mengacu pada laporan CELIOS, akumulasi kekayaan yang tidak merata ini tidak hanya tampak di sektor bisnis, tetapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif. Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.

Meski demikian, Rahman menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk keluar dari jerat ketimpangan dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Syarat utamanya adalah keberanian untuk mengubah struktur ekonomi dan politik yang ada. Keberhasilan pembangunan di masa depan tidak boleh lagi hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan mampu terdistribusi secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Baca juga:

• Pertumbuhan Ekonomi RI 8% Sulit Dicapai jika Bergantung pada Sektor Ekstraktif
• Jauh Dari Transisi Energi, Ekonomi RI Masih Mengandalkan Sektor Ekstraktif
• OJK Susun Skema Baru, Kredit Gedung Hijau dan Perhutanan Sosial Bisa Lebih Murah