JCI Falls 0.82% Amid Concerns Over Single-Gate Export Policy

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpaksa parkir di zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (20/5/2026). Pergerakan indeks yang melemah ini dipicu oleh sentimen kebijakan satu pintu terkait ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), yang berdampak signifikan pada saham-saham sektor batu bara seperti CUAN, ADMR, dan BUMI.

Mengacu pada data IDX Mobile, IHSG ditutup terkoreksi 52,18 poin atau turun 0,82% ke level 6.318,50. Sepanjang sesi perdagangan, indeks sempat bergerak di rentang terendah 6.215,56 hingga menyentuh posisi tertingginya di 6.318,50.

Dari sisi aktivitas pasar, total nilai transaksi hari ini mencapai Rp22,04 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 38,10 miliar saham. Secara keseluruhan, frekuensi transaksi tercatat cukup aktif, mencapai 2,449 juta kali. Namun, tekanan jual mendominasi pasar dengan rincian 510 saham melemah, sementara hanya 217 saham yang mampu menguat, dan 232 saham lainnya berakhir stagnan.

Beberapa saham yang menjadi pemberat utama atau laggard pada indeks LQ-45 meliputi PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang merosot 10,18% ke level Rp1.720, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, serta PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang turun 6,99% ke level Rp173. Selain itu, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tertekan 6,31% ke level Rp2.970, diikuti oleh PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) yang terkoreksi 6,21% menjadi Rp1.435.

Di balik tekanan tersebut, terdapat sejumlah saham yang tampil sebagai penahan kejatuhan indeks lebih dalam. Di antaranya adalah PT Bukit Asam (persero) Tbk. (PTBA) yang naik 6,42% ke Rp2.820, disusul oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dengan kenaikan 5,44% ke level Rp1.550. Saham sektor konsumsi juga menunjukkan kinerja positif, yakni PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) yang naik 5,18% ke Rp2.640 dan PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk. (CPIN) yang menguat 2,71% ke level Rp4.170.

Tim riset Phintraco Sekuritas mengungkapkan bahwa sentimen utama berasal dari kebijakan pemerintah yang akan menerapkan tata kelola ekspor komoditas SDA melalui skema bertahap mulai Juni 2026. Dalam aturan tersebut, seluruh kontrak dan transaksi ekspor komoditas tambang serta perkebunan akan dikelola melalui BUMN.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjelaskan bahwa penetapan tata kelola ini akan dimulai pada 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, dengan implementasi penuh pada 1 September 2026. Skema ini mewajibkan BUMN menjadi pengekspor tunggal untuk tiga komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan feroalloy (paduan besi).

Kebijakan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE), memperkuat kontrol negara atas komoditas strategis, serta mencegah praktik under invoicing sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola ekspor nasional.

Menanggapi kebijakan tersebut, tim riset Phintraco Sekuritas menilai bahwa aturan ini berpotensi meningkatkan kompleksitas administrasi dan memperpanjang durasi transaksi ekspor pada masa awal transisi. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menekan margin keuntungan perusahaan akibat kurangnya fleksibilitas perdagangan serta potensi pembengkakan biaya operasional jika proses birokrasi menjadi lebih panjang.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan untuk mengajak pembaca membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi tersebut.