Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memaparkan visi strategis mengenai kemandirian energi nasional dalam sidang paripurna DPR. Fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang rentan terhadap gejolak pasar global, terutama di tengah ketidakpastian situasi di Timur Tengah. Meski demikian, rencana ambisius ini mendapat sorotan kritis dari Institute for Essential Services Reform (IESR).
Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo menekankan percepatan produksi biodiesel berbasis minyak kelapa sawit serta penjajakan pengolahan bensin dari komoditas serupa. Selain itu, pemerintah berencana melakukan gasifikasi batu bara untuk memproduksi solar dan gas, serta memanfaatkan limbah pertanian seperti batang jagung sebagai sumber energi rumah tangga yang terjangkau.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, memberikan catatan serius. Menurutnya, meski tujuan pemerintah untuk diversifikasi energi sangat dipahami, usulan tersebut justru berpotensi membebani anggaran negara dan mengancam ketahanan pangan nasional.
Deon menyoroti bahwa harga produksi energi dari kelapa sawit dan batu bara tergolong lebih mahal dibandingkan bahan bakar fosil konvensional. Mengingat komoditas ini juga sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, ketergantungan pada bahan-bahan tersebut dianggap tidak memberikan solusi jangka panjang yang stabil bagi kedaulatan energi Indonesia.
Risiko lain yang tak kalah krusial adalah persaingan penggunaan lahan dan sumber daya. Deon mengingatkan bahwa peningkatan permintaan kelapa sawit untuk energi dapat memicu kelangkaan minyak goreng, sementara pemanfaatan limbah jagung secara masif berisiko mengganggu pasokan pakan ternak. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara target kemandirian energi dengan kebutuhan mendasar masyarakat dan petani.
Sebagai solusi yang lebih berkelanjutan, IESR mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan bauran energi terbarukan secara sistematis. Selain itu, transisi menuju efisiensi energi melalui elektrifikasi di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga dinilai sebagai langkah strategis yang lebih efektif dalam memperkuat ketahanan energi nasional tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi maupun pangan.
Summary
President Prabowo Subianto aims to achieve national energy independence by reducing fossil fuel imports through the use of palm oil-based biodiesel, coal gasification, and agricultural waste. However, the Institute for Essential Services Reform (IESR) has raised concerns, arguing that these methods could significantly burden the state budget due to high production costs. Furthermore, there are worries that relying on these commodities may fail to provide a stable, long-term solution for energy sovereignty.
The IESR also warns that prioritizing palm oil and corn waste for energy could trigger food security issues by competing with the supply of cooking oil and animal feed. Instead of these strategies, the organization recommends focusing on a systematic transition to renewable energy sources and improved energy efficiency through electrification. This approach is presented as a more sustainable alternative that avoids compromising economic stability or food availability.