Danantara Addresses Ride-Hailing App Acquisition Rumors and Opportunity Assessments

Danantara Indonesia tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai rencana akuisisi sebagian saham perusahaan penyedia layanan transportasi daring atau ojek online (ojol). Menanggapi rumor tersebut, pihak Danantara menegaskan bahwa mereka terus mengevaluasi berbagai peluang strategis untuk menjalankan mandatnya dalam memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Dalam pernyataan tertulis kepada Katadata pada Jumat (1/5), Tim Komunikasi Danantara menyampaikan bahwa setiap potensi investasi akan dinilai dengan sangat disiplin. Mereka menekankan bahwa proses evaluasi dilakukan berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental perusahaan, profil risiko dan imbal hasil, serta fokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi negara.

Kabar mengenai akuisisi ini pertama kali mencuat dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, langkah tersebut menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan potongan komisi yang selama ini dibebankan kepada para pengemudi ojol. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, yang menurunkan batas maksimal potongan komisi dari rentang 10-20 persen menjadi hanya delapan persen.

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa penurunan biaya aplikasi menjadi prioritas utama pasca-akuisisi. “Langkah paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya aplikator mengambil 20 atau 10 persen, menjadi hanya delapan persen,” ujar Dasco saat menerima audiensi dari aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta.

Terkait teknis operasional ke depan, Dasco memastikan bahwa kebijakan perusahaan akan disesuaikan secara bertahap. Pihaknya saat ini tengah melakukan pengkajian mendalam mengenai status hubungan kerja antara pihak aplikator dan mitra pengemudi. Ia pun menjamin bahwa dialog terbuka dengan organisasi pengemudi ojol akan terus dilakukan untuk mencari kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pengemudi ojol. Saat berpidato di peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jumat (1/5), Presiden menegaskan ketidaksetujuannya terhadap skema potongan yang lama. “Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” tegasnya. Menurut Presiden, skema bagi hasil yang berlaku selama ini belum memberikan keadilan bagi pengemudi yang bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa mereka di jalanan setiap harinya.