Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan rencana untuk mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), yang pada gilirannya diharapkan mampu memperkuat nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar.
Namun, rencana tersebut mendapat sorotan dari ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Menurutnya, aktivasi BSF sebaiknya dilakukan secara selektif. Kepada Tempo pada 8 Mei 2026, ia menyatakan bahwa meskipun pembentukan instrumen ini bisa dilakukan sekarang, eksekusi konkretnya harus menunggu saat kondisi ekonomi berada dalam situasi yang benar-benar genting.
Wijayanto mengibaratkan BSF seperti langkah Bank Indonesia dalam melakukan intervensi rupiah yang menuntut kehati-hatian dalam penggunaan cadangan devisa. Ia menekankan bahwa BSF harus dikelola dengan menjaga amunisi pendanaan agar tetap efektif. Lebih lanjut, ia berargumen bahwa instrumen ini tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak dibarengi dengan perbaikan fundamental ekonomi yang kuat.
Terdapat tiga langkah fundamental yang disarankan Wijayanto untuk memulihkan kondisi pasar. Pertama, perbaikan APBN guna mengurangi defisit melalui rasionalisasi belanja program prioritas, efisiensi belanja senjata, serta transformasi rezim subsidi. Kedua, peningkatan tata kelola atau governance pasar modal untuk menekan arus modal keluar (net outflow). Ketiga, pembenahan iklim investasi untuk menarik lebih banyak modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).
Dalam pandangannya, rencana aktivasi BSF saat ini tidak akan banyak mempengaruhi persepsi investor. Wijayanto menilai langkah ini cenderung bersifat kosmetik. Para pelaku pasar dinilai lebih menantikan kebijakan konkret yang menyentuh akar permasalahan ekonomi nasional.
Rencana aktivasi BSF pertama kali diungkapkan Purbaya dalam konferensi pers APBN pada 5 Mei 2026. Sehari setelahnya, ia menegaskan bahwa BSF merupakan inisiatif mandiri dari Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil di tengah tren arus modal keluar di pasar SBN yang menjadi salah satu pemicu depresiasi rupiah. Dengan mengaktifkan BSF, pemerintah berharap dapat menjaga harga SBN tetap stabil. “Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” ungkap Purbaya.
Mekanisme kerja BSF nantinya dilakukan melalui skema buyback atau pembelian kembali SBN di pasar saat terjadi aksi jual besar-besaran. Purbaya menjelaskan bahwa sumber pendanaan akan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah, dengan dukungan dari sejumlah lembaga atau special mission vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Purbaya juga memberikan klarifikasi bahwa langkah ini berbeda dengan Bond Stabilization Framework yang selama ini dapat diimplementasikan melalui protokol Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Merujuk pada data Antara, inisiatif Bond Stabilization Framework sempat dijelaskan oleh Sri Mulyani pada tahun 2018. Saat itu, mekanisme tersebut dirancang untuk diaktifkan hanya jika KSSK menilai kondisi perekonomian berada dalam status waspada.
Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apa Saja Faktor Domestik Penyebab Rupiah Lesu
Summary
The Indonesian Ministry of Finance is planning to reactivate the Bond Stabilization Fund (BSF) to stabilize Government Securities (SBN) and support the rupiah amidst market pressure. The initiative involves utilizing the government’s budget surplus to repurchase SBN during significant market sell-offs. This strategy aims to serve as an independent mechanism to mitigate the impact of capital outflows on the domestic currency.
Economist Wijayanto Samirin warns that the BSF should be used selectively and treated as a last resort, as it may be perceived as merely cosmetic by investors. He emphasizes that the fund will only be effective if accompanied by fundamental economic improvements, such as fiscal discipline, enhanced capital market governance, and a more favorable foreign investment climate. Ultimately, he argues that concrete structural reforms remain essential to addressing the root causes of economic instability.