Lebih dari 100 peserta, yang sebagian besar merupakan generasi Z, memadati sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/5) malam. Mereka berkumpul untuk menyaksikan pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi, sebuah karya yang memantik antusiasme tinggi karena mengangkat isu krusial terkait proyek pembangunan di Papua Selatan.
Film dokumenter berdurasi 95 menit garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini menyoroti dampak masif pembukaan hutan adat demi proyek bioetanol serta ketahanan pangan skala besar. Narasi dalam film tersebut mengungkap bagaimana ekspansi proyek perkebunan tebu, kelapa sawit, hingga food estate telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat adat setempat.
Suku-suku seperti Marind, Awyu, Yei, dan Muyu dikisahkan kehilangan akses terhadap tanah leluhur mereka. Mereka merasa terpinggirkan dan terusir dari ruang hidup yang selama ini menjadi identitas dan sumber penghidupan utama bagi komunitas mereka.
Tidak sekadar pemutaran film, acara tersebut juga diisi dengan sesi diskusi mendalam. Kreator konten, Virdinda, yang hadir sebagai penanggap, menegaskan bahwa Pesta Babi adalah sebuah karya yang merekam potret ketidakadilan kekuasaan. Menurutnya, film ini memperlihatkan bagaimana narasi pembangunan seringkali melabeli masyarakat adat sebagai kelompok primitif yang seolah tidak memiliki masa depan jika menolak proyek tersebut.
“Penggusuran sering dianggap sebagai tindakan rasional, sementara penolakan dari masyarakat adat justru dicap sebagai bentuk pembangkangan,” ungkap Virdinda dalam diskusi tersebut.
Sentimen serupa disampaikan oleh Jerry (24), seorang mahasiswa asal Papua Pegunungan. Ia menegaskan bahwa film ini merefleksikan realitas pahit yang sedang terjadi di tanah kelahirannya. Jerry mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus mengeksploitasi kekayaan alam, tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan manusia di dalamnya.
“Hutan adat kami diambil secara paksa tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan dari kami,” ujar Jerry kepada Katadata.co.id.
Di sisi lain, narasi mengenai pembangunan di Papua sempat ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia membantah anggapan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern. Yusril menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, sehingga kebijakan serupa juga diterapkan di wilayah lain seperti Kalimantan.
“Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI,” tegas Yusril pada Kamis (14/5), sebagaimana dikutip dari Antara.
Baca juga:
- FTSE Coret Saham DSSA, DAAZ, HILL dan MLIA dari Indeks Global, Apa Alasannya?
- Net Sell Asing Mereda saat IHSG Turun 8,3% Sepekan, BMRI, BBCA dan BUMI Diborong
- Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
Summary
Over 100 participants, primarily from Generation Z, recently gathered at the PMKRI secretariat in Jakarta to screen the documentary “Pesta Babi.” Directed by Dandhy Laksono and Cypri Dale, the 95-minute film explores the environmental and social impacts of large-scale bioethanol and food estate projects in South Papua. It highlights how indigenous tribes, such as the Marind and Awyu, have been marginalized and displaced from their ancestral lands due to industrial expansion.
During the post-screening discussion, attendees and guest speakers criticized the narrative that equates development with progress, arguing that local communities are often unfairly labeled as resistant to modernization. While some officials, including Minister Yusril Ihza Mahendra, maintain that these projects are essential national strategies applied uniformly across Indonesia, indigenous voices emphasize the lack of consent in land acquisition. The event underscored a growing demand for policies that prioritize the rights and livelihoods of indigenous people over industrial exploitation.